Batam,pelindungnegeri.my.id,18 Mei 2026 — Ketua Umum Satgas PMI Bakthi Tua Madani, Arba Udin, yang dikenal publik sebagai “Udin Pelor”, memerintahkan langsung jajaran Satgas wilayah Tanjungpinang untuk mendampingi keluarga seorang pekerja migran Indonesia (PMI) yang diduga mengalami masalah saat bekerja di Kamboja. Pendampingan dilakukan hari ini, Senin (18/5/2026), ke kantor Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
Kedatangan keluarga bersama tim Satgas dipimpin Ketua Harian Satgas Bakthi Tua Madani Tanjungpinang, Rizki Pernanda. Mereka mengajukan permintaan perlindungan, pendampingan, dan tindak lanjut dari pemerintah terkait kondisi PMI yang tersangkut masalah di luar negeri. Tim juga meminta bantuan komunikasi antarinstansi dan opsi pemulangan apabila diperlukan.
“Kami hadir untuk membela dan membantu masyarakat kecil yang membutuhkan perhatian serta perlindungan hukum dan kemanusiaan. Jangan sampai warga kita terlantar di negeri orang tanpa pendampingan,” tegas Arba Udin saat dihubungi menjelang keberangkatan tim.
Menurut Udin, banyak kasus pekerja migran bermasalah bermula dari jalur perekrutan yang tidak resmi. Ia mengingatkan keluarga dan calon PMI agar menolak tawaran kerja yang tidak melalui prosedur resmi dan menjanjikan imbalan besar tanpa kepastian hukum. “Perekrutan ilegal sering berujung pada eksploitasi dan penderitaan. Negara harus hadir untuk melindungi WNI di luar negeri,” ujarnya.
Rizki Pernanda menjelaskan langkah konkret yang dilakukan tim hari ini, yakni menyerahkan berkas keluarga, mengupayakan komunikasi dengan pihak terkait di Kamboja melalui saluran resmi, dan meminta langkah cepat dari BP3MI untuk verifikasi kondisi korban serta opsi pemulangan jika diperlukan. “Kita beri pendampingan administrasi dan advokasi agar proses bantuan berjalan cepat dan transparan,” kata Rizki.
Keluarga korban menyampaikan apresiasi atas tindakan cepat Satgas Bakthi Tua Madani. Salah seorang anggota keluarga yang ikut hadir menyatakan, “Kedatangan tim memberi harapan di tengah situasi yang sangat sulit. Kami berharap negara dan lembaga terkait segera bertindak.”
Kasus ini kembali menyoroti kerentanan pekerja migran yang direkrut secara tidak resmi dan tantangan perlindungan WNI di luar negeri. Praktik perekrutan ilegal, kurangnya informasi kontrak kerja, dan lemahnya jaringan bantuan lintas negara kerap menjadi penyebab utama kasus bermasalah.
Hingga berita ini disusun, pernyataan resmi dari BP3MI terkait tindak lanjut permintaan keluarga dan Satgas belum diterima. Upaya konfirmasi ke BP3MI telah dilakukan oleh tim pendamping.
Redaksi siap memperbarui berita ini setelah menerima respons resmi dari BP3MI atau pihak berwenang lainnya.