Lebak,Banten|Pelindungnegeri.my.id-
3 Februari 2026 – Ketua Ormas Badak Banten Perjuangan (BBP) Kabupaten Lebak, Dede Kodir, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Ia menilai program nasional yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil justru belum sepenuhnya melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Dalam keterangannya di Kantor Pusat BBP, Selasa (03/02/2026), Dede Kodir mengungkapkan adanya indikasi pengabaian terhadap UMKM, petani, dan peternak lokal dalam rantai pasok penyediaan bahan pangan program tersebut.
Menurutnya, sejak awal pemerintah menjanjikan bahwa MBG akan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan potensi lokal di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, realitas di lapangan dinilai jauh dari harapan.
“Kami memantau banyak pengadaan bahan baku hingga penyediaan makanan justru didominasi perusahaan besar atau vendor dari luar daerah. UMKM lokal kita hanya jadi penonton di rumah sendiri,” tegas Dede Kodir.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat perputaran ekonomi masyarakat desa, bahkan menghilangkan peluang usaha bagi pelaku usaha kecil yang seharusnya menjadi prioritas dalam program berbasis kesejahteraan rakyat.
BBP mencatat sejumlah poin keberatan terhadap pelaksanaan MBG di Lebak, di antaranya minimnya pelibatan UMKM dalam pengelolaan dapur dan distribusi makanan, sistem pengadaan terpusat yang sulit diakses pelaku usaha kecil, serta bahan pangan seperti telur, daging, dan sayuran yang tidak diserap dari petani maupun peternak lokal.
“Jika bahan pangan tidak dibeli dari masyarakat sekitar, maka uang negara tidak berputar di desa. Dampaknya jelas, rakyat kecil tidak merasakan manfaat ekonomi dari program ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dede menilai situasi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan ekonomi. Program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru dikhawatirkan hanya menguntungkan segelintir pengusaha bermodal besar.
Karena itu, ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap mitra pelaksana MBG. Ia juga meminta agar keterlibatan UMKM lokal di setiap titik distribusi benar-benar diprioritaskan.
“Kami mendorong pelibatan UMKM lokal secara maksimal, bahkan kalau perlu 100 persen. Jangan sampai program yang dibiayai uang rakyat dari APBN maupun APBD ini justru tidak kembali manfaatnya kepada rakyat kecil,” tegasnya.
BBP, lanjut Dede, akan terus mengawal pelaksanaan MBG di Kabupaten Lebak. Jika ketidakadilan tersebut terus terjadi, pihaknya siap mengambil langkah advokasi demi memastikan hak masyarakat kecil terpenuhi.
“Badak Banten Perjuangan tidak akan tinggal diam. Program ini harus benar-benar menjadi alat pemberdayaan ekonomi lokal, bukan sekadar proyek,” pungkasnya.
Reporter: Aris Prastio